Beberapa Senjata utama Indonesia

Monday, December 21, 2009

Pemerintah Bantu Modal PT PAL

JAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset akan segera mencairkan dana pinjaman untuk membantu kesulitan modal kerja PT PAL Indonesia, khususnya dalam penyelesaian pesanan pembuatan kapal.

Hal ini bisa dilakukan setelah ditandatanganinya persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN tentang pencairan pinjaman sebesar 25,6 juta dollar AS dan Rp 193,37 miliar untuk keperluan modal kerja dan restrukturisasi PT PAL Indonesia.

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ditugaskan pemerintah untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi BUMN pembuat kapal nasional tersebut.

Corporate Secretary PPA Renny O Rorong dalam siaran persnya di Jakarta, pekan lalu, mengatakan, pinjaman ini bersifat komersial, yang berdasarkan kajian akan dapat dilunasi PAL tahun 2018.

Pinjaman itu terdiri dari 25,6 juta dollar AS untuk penyelesaian pembangunan 10 kapal dan Rp 193,37 miliar untuk pembiayaan restrukturisasi korporasi.

Dengan pembiayaan ini, ujar Renny, pemerintah dan pemangku kepentingan mengharapkan PAL dapat lebih fokus dan efisien dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menyongsong masa depan sebagai salah satu industri strategis di bidang pertahanan yang unggul dan dapat berkontribusi untuk memberikan hasil yang optimal bagi negara.

Atas langkah penyehatan ini, diharapkan tahun 2010 posisi penerimaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) PT PAL sudah positif.

Pada tahun 2011 laba perusahaan BUMN ini sudah mulai dibukukan. Tahun 2013 arus kas PT PAL diharapkan sudah membaik sehingga akan mampu melakukan pembayaran kepada PPA dan kreditor lainnya.

Renny mengatakan, selain restrukturisasi dan revitalisasi PAL, PPA yakin dapat menyelesaikan proses penyehatan PT Waskita Karya (Persero).

Saat ini PPA ditugasi pemerintah menangani penyehatan sekitar 14 BUMN yang mengalami masalah, baik keuangan maupun operasional.

Sumber : KOMPAS

Belanja Modal BUMN 2010 Diproyeksikan Rp.167 Triliun

JAKARTA - Kementerian Negara BUMN memperkirakan belanja modal (capital expenditure/capex) seluruh perusahaan milik negara pada 2010 bakal meningkat sekitar 10 persen dari total "capex" BUMN 2009 sebesar Rp152 triliun.

"Peningkatan `capex` didorong perkiraan bahwa kondisi ekonomi pada 2010 akan lebih baik," kata Menneg BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/12).

Menurut Mustafa, sektor yang memiliki prospektif kinerja keuangan antara lain sektor pertambangan, perbankan, telekomunikasi, dan perkebunan.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan setiap sektor dari seluruh deputi.

"Saya akan memanggil seluruh BUMN untuk merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2010," katanya.

Lebih lanjut diutarakan Mustafa, pemanggilan BUMN untuk mendorong dilakukannya efisiensi, mengurangi biaya produksi dan sinergi antar BUMN.

"Tidak hanya perusahaan besar, tetapi seluruh BUMN harus melakukan terobosan untuk peningkatan kinerja keuangan," tegasnya.

Meski sejumlah BUMN disebutkan memiliki prospektif kinerja yang lebih bagus, Mustafa menuturkan beberapa BUMN belum bisa diharapkan untuk meningkatkan kinerja.

"BUMN Strategis jangan banyak berharap. Mereka harus meningkatkan kemampuan peluang pasar yang diberikan Departemen Pertahanan," tegas Mustafa.

Ia melanjutkan, yang penting bagi BUMN Strategis saat ini adalah mereka bisa memasok alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara cepat.

Sebelumnya empat BUMN Strategis, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad mendapat kontrak untuk memasok alutsista bagi Dephan dan Polri.

Sumber : ANTARA

Beberapa KRI Bakal Dipasangi Rudal Asal China

Instalasi rudal C-802 di FPB-57m

JAKARTA - Kapal Perang Republilk Indonesia (KRI) akan dipersenjatai dengan peluru-peluru kendali buatan China, kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono di Jakarta, Senin (21/12).

"Sebelumnya, kami telah melakukan uji coba dan menggunakan peluru kendali C-802, hasilnya bagus. Dan pengadaannya kita lanjutkan dan kini tengah dalam proses di Departemen Pertahanan," katanya, usai menghadiri rapat paripurna ke-30 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Ia mengatakan, selain peluru kendali C-802, juga tengah dijajaki pengadaan peluru kendali C-705 yang lebih ramping bentuknya dari negara yang sama. "Kedua rudal itu akan dipasangkan di kapal-kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB) dan kapal-kapal perang jenis 'van speijk'," kata Agus.

KSAL menegaskan, sejumlah kapal perang jenis 'van speijk' dan kapal patroli cepat 57m, akan ditingkatkan daya tempurnya dengan mengintegrasikan kembali seluruh sistem tempur dengan persenjataan dan peluru kendali. "Untuk membuat peluru kendali, kita belum mampu. Masih harus mengandalkan dari luar negeri. Tetapi kalau mengintegrasikan sistem tempur kapal-kapal perang kita, PT PAL sudah mampu," ujar Agus.

KSAL mengatakan, dengan keterbatasan anggaran pihaknya terus melakukan skala prioritas dalam pengadaan dan operasional alat utama sistem senjata. "Prioritas kami antara lain, pengamanan wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terluar," kata Agus.

Ia mengemukakan, pihaknya masih melakukan pemetaan persenjataan dan perlengkapan apa saja yang dapat diserahkan pengadaan dan penanganannya kepada PT PAL.

Selain meningkatkan daya tempur sejumlah kapal perangnya, TNI Angkatan Laut juga secara bertahap akan mem-pensiunkan 27 armada perangnya terdiri atas enam kapal perang dan 21 pesawat Nomad untuk diganti dengan jenis baru dengan kemampuan dan efek tangkal yang lebih "mumpuni".

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

6 KRI dan 21 Nomad TNI AL Dipensiunkan

KRI Teluk Mandar-514, eks Tacoma class LST

JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Laut segera "mempensiunkan" 27 armada perangnya karena sudah tidak laik untuk dioperasionalkan.

Usai menghadiri rapat paripurna ke-30 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono ketika dikonfirmasi ANTARA News di Jakarta, Senin (21/12), mengatakan, ke-27 armada perang yang akan segera dipensiunkan adalah enam kapal perang dan 21 unit pesawat Nomad.

"Pesawat Nomad memang tidak semua dipensiunkan. Kita sisakan enam yang masih laik operasional, untuk pelatihan bagi penerbang," katanya.

Kasal mengemukakan, pesawat Nomad TNI Angkatan Laut nantinya akan diganti seluruhnya dengan pesawat intai jenis CN-235 MPA dari PT Dirgantara Indonesia. Terkait itu, Mabes TNI AL telah menandatangani kontrak pembelian tiga pesawat dengan PT Dirgantara Indonesia.

"Tiga pesawat MPA CN-235 PT Dirgantara Indonesia sudah cukup memadai ditambah enam pesawat Nomad yang masih tersisa untuk melakukan pengintaian dan penginderaan," katanya.

Dijelas Agus, pesawat intai maritim CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia untuk TNI Angkatan Laut itu telah dipasangi sensor deteksi dan penginderaan sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi pengintaian dan penginderaan, dan targeting.

"Pesawat ini juga telah disiapkan dengan provisi pengembangan ke depan sehingga punya kemampuan antikapal selam, tergantung dari peralatan yang dipesan sesuai kebutuhan operasional, dan spesifikasi teknik yang dipesan TNI AL," katanya.

Pemesanan tiga pesawat intai maritim senilai 80 juta dolar AS itu, merupakan bagian pertama dan enam pesawat yang direncanakan dan masuk dalam rencana strategis TNI AL 2010-2014 menggantikan pesawat Nomad.

Selama ini untuk pengintaian dan penginderaan TNI Angkatan Laut mengoperasikan pesawat intai maritim NC212-200 buatan PT DI, yang sebagian juga telah menggantikan pesawat Nomad yang akan memasuki masa pensiun.

Sementara itu, enam kapal perang yang akan dipensiunkan adalah kapal perang buatan Amerika Serikat yang usianya sudah lebh dari 20 tahun.

Sumber : ANTARA

Sebanyak 136 Marinir Berangkat ke Pulau Terluar

SURABAYA - Sebanyak 136 prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas Marinir Pulau Terluar VIII (Satgasmar Puter VIII), Senin (21/12), berangkat ke lokasi tugas.

Keberangkatan mereka dilepas Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir L.W. Supit mewakili Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra dalam upacara resmi di lapangan Apel Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

Dalam amanat yang dibacakan Kepala Staf Pasmar-1, Danpasmar-1 mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah berpotensi mengalami permasalahan.

"Potensi masalah itu dalam segala bidang, di antaranya pertahanan, hukum, ekonomi, dan masalah yang menonjol akhir-akhir ini adalah sengketa batas wilayah, pencurian hasil alam, perompakan, dan penyelundupan," katanya.

Dari latar belakang itulah, katanya, TNI khususnya TNI AL dan Korps Marinir menggelar kekuatan untuk mengamankan pulau-pulau strategis terluar yang rawan konflik demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



"Lebih dari itu, penugasan kepada segenap prajurit Korps Marinir adalah suatu kepercayaan dari pimpinan, sekaligus kehormatan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada satuan, diri sendiri, dan Tuhan Yang Maha Esa," katanya.

Ia berpesan selama berada di tempat penugasan hendaknya mereka menjadi "mata" dan "telinga" bagi Korps Marinir yang berada di Garda depan wilayah NKRI.

"Tunjukkanlah kemampuan kalian untuk menambah keharuman TNI, TNI AL, Korps Marinir, Bangsa dan Negara di mata masyarakat," kata orang nomor satu di jajaran Pasmar-1 itu.

Ke-136 anggota Satuan Tugas Marinir Pulau Terluar VIII yang dipimpin Komandan Satgas Lettu Marinir Muhamad Akhyar Marpaung itu akan menempati pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia Timur.

Pulau yang menjadi lokasi penugasan mereka adalah Pulau Fani, Pulau Brass di sebelah utara pulau Irian, dan Pulau Dana Rote yang berbatasan langsung dengan Australia.

Sumber : ANTARA

TNI AL Butuh 151 Kapal Perang

KRI Karel Satsuitubun-356, ex-HNLMS Isaac Sweers, F814 (Van Speijk class)

SURABAYA - Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muda TNI Mochamad Jurianto menegaskan bahwa TNI AL membutuhkan sedikitnya 151 kapal perang untuk mengamankan seluruh wilayah Nusantara.

"Kami sudah mempunyai sejumlah kapal perang, pesawat udara, dan kendaraan tempur (ranpur), tapi mayoritas sudah berusia 26 tahun lebih," katanya ketika mewakili KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono dalam seminar di ITS Surabaya, Kamis (17/12).

Di depan peserta Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan (SENTA) yang digelar rutin setiap tahun itu, ia mengatakan kebutuhan minimal alat sistem utama senjata (alutsista) bagi TNI AL adalah 151 kapal perang, 54 pesawat udara, dan 310 ranpur.

"Karena keterbatasan anggaran negara, maka kami menargetkan kebutuhan itu dalam 10-15 tahun, namun kami akan tetap merencanakan tiga cara dalam jangka pendek yakni penambahan baru sesuai kemampuan anggaran, menghapus alutsista yang tua atau membahayakan, dan memodernisasikan," katanya.

Terkait penambahan alutsista baru itu, katanya, KSAL sudah mencanangkan korvet nasional dalam beberapa tahun ke depan, kemudian melakukan pemodernisasian kapal perang.

"Alutsista tua itu membutuhkan biaya perawatan yang mahal, karena itu pimpinan akan melakukan modernisasi, di antaranya untuk kapal selam yang akan dilakukan di Korea selama 1-2 tahun dengan melakukan kerja sama alih teknologi," katanya.

Menurut dia, alih teknologi itu merupakan hal penting untuk mewujudkan kemandirian persenjataan militer dalam jangka panjang, sekaligus mewujudkan kedaulatan negara.

"Kalau kita beli korvet ke Belanda, maka kita akan sangat tergantung pada suku cadang dari mereka, karena itu indutsri pertahanan nasional kita harus dimandirikan," katanya.

Ia mengaku, industri pertahanan nasional sekarang masih mengalami beberapa hambatan, di antaranya modal, sumberdaya manusia, teknologi yang tertinggal. Karena itu mereka perlu diberdayakan secara bertahap untuk kemandirian bangsa ke depan.


KRI Sanca-815 hasil pengembangan Fasharkan TNI AL

"Kemandirian itu merupakan pertahanan yang sangat strategis, karena pertahanan bagi negara kita merupakan hal yang penting. Sekarang saja, kita kehilangan uang Rp.30 triliun lebih per tahun dari ikan yang dicuri negara lain. Itu masih dari ikan saja," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Indonesia kelak dapat merancang alutsista secara mandiri melalui sinergi antara TNI, industri pertahanan nasional (inhannas), dan peran perguruan tinggi dalam dukungan sumberdaya manusia serta riset.

Menanggapi tawaran Asrena KSAL itu, Pembantu Rektor (PR) IV ITS, Prof Ir Eko Budi Djatmiko, MSc PhD, mengatakan sumberdaya manusia di perguruan tinggi sangat mampu untuk diajak mewujudkan kemandirian dalam bidang pertahanan.

"Saya kira, kami mampu, tapi hal itu perlu dukungan dari pemerintah, terutama dalam bidang riset dan pengadaan laboratorium terkait bidang pertahanan. Riset kami mungkin ada tapi kurang pengalaman dan hal itu akan teratasi dengan dukungan laborarium," katanya.

RI Mampu Produksi 50 Kapal Perang Per Tahun

Fayakhun Andriadi, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, jika seluruh industri galangan kapal domestik diberdayakan, RI mampu memproduksi 50 kapal perang per tahun.

"Dengan begitu, kebutuhan 151 kapal perang TNI Angkatan Laut dalam rangka pengamanan kedaulatan NKRI dapat dipenuhi sekitar tiga tahun saja, dengan biaya yang diperlukan Rp7,5 Triliun per tahun," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (19/12), menanggapi pernyataan pihak TNI Angkatan Laut tentang kebutuhan 151 kapal perangnya.

Dalam kaitan ini, Fayakhun Andriadi mengingatkan diperlukan `politicall will` yang sunguh-sungguh dari pihak Pemerintah (melalui Dephan, Depkeu serta Perbankan Nasional) guna merealisasikan penguatan kemampuan TNI kita.

Ia mengatakan, pihak Dewan melalui Komisi I DPR RI sangat menyetujui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia, serta mendukung sepenuhnya pengajuan kebutuhan itu oleh pihak TNI Angkatan Laut, demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI.


2 LCU didalam well deck LPD KRI Surabaya-591

"Sebagai realisasinya, perlu pemberdayaan industri galangan kapal nasional, jangan lagi terlalu tergantung pada impor, demi memperkuat industri domestik secara keseluruhan," tegasnya.

Mengenai harga perang itu, demikian Fayakhun Andiradi, pihaknya mengacu pada harga yang terangkat saat Menteri Pertahanan (Menhan) meresmikan kapal LPD buatan PT PAL, Surabaya, yakni sekitar Rp150 miliar per unit.

"Apabila diperlukan 151 kapal baru, dengan asumsi rata-rata harga per kapal Rp150 miliar, maka diperlukan biaya sekitar Rp22,6 Triliun untuk memenuhinya," katanya.

Sumber : ANTARA

60 Persen Pesawat Jangan Diterbangkan

JAKARTA - Langkah realistis TNI Angkatan Udara agar tidak terjadi lagi kecelakaan pesawat terbang pada tahun 2010 adalah dengan hanya menggunakan pesawat-pesawat yang layak terbang.

”Saat ini, hanya 40 persen pesawat TNI AU yang layak terbang,” kata pengamat militer Andi Widjajanto, Jumat (18/12).

Seperti diberitakan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat, Selasa di Makassar, mengatakan, kenaikan anggaran Rp 1,3 triliun pada tahun 2010 akan diprioritaskan untuk memenuhi target jangka pendek, yakni satu tahun tanpa kecelakaan.

Menurut Andi, kondisi alutsista milik TNI AU saat ini hanya sekitar 40 persen pesawat yang layak terbang. Oleh karena itu, ada dua solusi yang bisa diajukan terkait target itu.

Pertama, angka 40 persen itu dinaikkan menjadi 100 persen pesawat yang layak terbang. Kedua, hanya pesawat-pesawat layak terbang yang digunakan dalam operasional.

”Untuk kemungkinan pertama kan butuh biaya besar, yang sepertinya tidak mungkin terealisasi dalam setahun ini,” kata Andi. Oleh karena itu, bagi Andi, pilihan kedualah yang paling masuk akal. ”Ini solusi yang paling realistis daripada manusia yang jadi korban,” katanya.

Menurut Andi, hingga kini TNI AU tidak pernah membuka dengan terus terang penyebab kecelakaan-kecelakaan pesawat. Penyelidikan dan pengungkapan tidak pernah diungkapkan. ”Yang disalahkan selalu adalah manusia dan cuaca, jadi sebenarnya kita belum tahu apa penyebab beberapa kecelakaan pesawat TNI AU yang sudah-sudah,” katanya.

Sumber : KOMPAS

Saturday, December 19, 2009

Pangadaan Alutsista Diusulkan Lewat Penunjukkan Langsung

JAKARTA - Departemen Pertahanan (Dephan) berencana mengajukan lex specialis atas Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa, khusus untuk pengadaan alutsista. Hal ini dilakukan menyusul adanya usulan penunjukan langsung pengadaan alat utama sistem persenjataan.

Anggota Komisi I Tantowi Yahya berpendapat Keppres 80/2003 memiliki semangat untuk mengeliminir tindakan korupsi. Dalam pengadaan alutsista ia menilai sah saja jika memang alutsista itu menuntut kerahasiaan yang tinggi.

"Dalam beberapa hal, untuk pengadaan alutsista jika membutuhkan kerahasiaan yang tinggi, sah-sah saja untuk penunjukan langsung. Tapi, apabila juga ada diproduksi negara lain mekanisme tender Keppres 80 bagus dilaksanakan," kata Tantowi di Jakarta, Kamis (17/12).

Terkait dukungan pemerintah atas BUMN Industri Pertahanan, ia tetap percaya mekanisme tender merupakan langkah yang baik. Mekanisme tersebut akan memaksa produsen untuk terus memperbaiki kualitas produknya sehingga mampu bersaing dengan produsen lainnya.

"Pada awalnya kita memang tidak mampu atau kalaupun mampu, kualitasnya di bawah. Tapi, daripada tidak dimulai sama sekali. Contohnya kita punya alutsista untuk logistik, seperti panser. Produknya bagus dan TNI akui itu," sahutnya.

Ia menyadari wilayah penunjukan langsung memang tidak bisa dijangkau DPR karena ranah DPR hanya sampai pembuatan UU, tidak peraturan yang lebih teknis seperti keppres. Maka itu, ia meminta agar DPR dibukakan ruang untuk mengawasi.

Menurutnya DPR akan menyorot bagaimana anggaran itu digunakan secara efektif dan efisien, khususnya pada titik penaikan harga. "Kita sorot sekarang bagaimana anggaran itu efektif dan efisien. Titik yang menaikkan harga selayaknya dibuang. Esensinya dalam hal ini adalah transparansi. Pemerintah mesti menjelaskan kalau diadakan penunjukan langsung itu kenapa," ujarnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Thursday, December 17, 2009

Foto Hunting di Satria Mandala

Dear all Brothers,

Untuk mempererat silaturrahmi antar sesama penggemar militer, kami pengurus FORMIL regional Jabodetabek mengundang para readers blog ALUTSISTA untuk hunting foto bersama di Museum Satria Mandala, Jln. Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Acara diadakan pada hari Sabtu, 19 Desember 2009 pukul 10.00 WIB s/d Selesai. Tidak dipungut biaya pendaftaran, peserta hanya cukup membayar bea masuk sebesar Rp.3.000/ orang plus Rp.1.500/kamera.

Regards,
Admin blog ALUTSISTA

Serah Terima Kapal Patroli Cepat 38 M PT.PAL ke Dirjen Bea Cukai

SURABAYA - Kapal Patroli Cepat 38 Meter Aumunium, melakuan pelayaran perdana usai peresmian dan penyerahan kapal tersebut, di dermaga divisi kapal perang PAL Indonesia, Tanjung Perak Surabaya, Kamis (17/12). Kapal ini merupakan pesanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI, yang merupakan karya rancang bangung putra-putra terbaik PT. PAL Indonesia. Kapal ini akan digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk mendukung pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan laut Indonesia. FOTO ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/Koz/nz/09.

Latihan Anti Teror Taifib-1 Marinir

SURABAYA - Sejumlah anggota Unit Anti Teror Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, melakukan pembebasan sandera penumpang pesawat di Apron Hanggar Merpati Maintenance Facility, Juanda Surabaya, Kamis (17/12). Latihan pembebasan sandera oleh teroris penyandera pesawat yang dilakukan dalam waktu singkat tersebut, merupakan kesiapan TNI khususnya Korps Marinir dalam mengamankan obyek vital akses luar negeri. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/nz/09

Pengelola Aset Siapkan 237 Miliar Rupiah untuk PT PAL

Well deck KRI Banjarmasin-592

JAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset mengucurkan pinjaman senilai US$ 25,6 juta atau sekitar Rp 237,5 miliar ke PT PAL Indonesia untuk penyelesaian pembuatan 10 kapal, dan Rp 193,37 miliar untuk restrukturisasi korporasi.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II tentang penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista). "(Pinjaman ini) tonggak penting penyelamatan PAL," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar di Jakarta Selasa (15/12).

Di antara 10 kapal itu terdapat sebuah kapal jenis landing platform dock pesanan TNI Angkatan Laut yang bisa memuat 5 helikopter. "Kapal sepanjang 125 meter itu merupakan pengangkut helikopter terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut," ujar Mustafa.

Direktur Utama PPA Boyke Mukijat mengatakan, pembiayaan ini sebagian merupakan perjanjian antara kedua perusahaan, dan sebagian lagi dari pembiayaan bersama dengan bank-bank milik negara. Jangka waktu pinjaman bervariasi. "Paling lama 2018," ujar Mustafa yang enggan menyebutkan besar bunga pinjaman.

Pembiayaan korporasi dialokasikan sebagai tambahan modal untuk pemeliharaan, perbaikan kapal, rekayasa umum, talangan masa transisi, dan pembayaran sebagian utang. Boyke menolak pinjaman ini semata memenuhi tuntutan pemerintah akan kebutuhan alutsista. "Pinjaman sesuai asas korporasi dan bisnis," ujarnya.

Sampai saat ini perusahaan pembuatan dan pemeliharaan kapal itu terus merugi. Tahun lalu, PAL tekor Rp 43 miliar. "Tahun ini belum hitung, tapi tidak boleh lebih dari itu," ujar Direktur Utama PAL Harsusanto JR. Namun, ia optimistis tahun depan perusahaannya bisa meraup laba. Pasalnya, sudah ada kesepakatan penyediaan alutsista harus lewat produsen dalam negeri.

Saat ini, beban pekerjaan di perusahaan yang berlokasi di Surabaya Jawa Timur itu hampir penuh. Selain pembuatan 10 kapal baru tadi, juga ada pesanan 14 kapal lain. Di bagian pemeliharaan, PAL sedang memperbaiki dua kapal perang jenis korvet milik Belanda. "Pihak asing pun mempercayai kami," ujar Hersusanto.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM

Wednesday, December 16, 2009

Anggaran Alutsista TNI AU Naik Rp 1,3 Triliun

MAKASSAR - Anggaran Alutsista TNI AU tahun 2010 bakal naik Rp 1,3 triliun. Diharapkan dengan adanya kenaikan anggaran ini, dapat mewujudkan target zero accident dan sistem pertahanan yang modern di TNI AU.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya, Imam Sufaat, kepada wartawan saat meninjau Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (16/12).

"Pemerintah menaikkan Alutsista TNI AU dari sebelumnya Rp 3,3 triliun menjadi Rp 4,6 triliun untuk tahun 2010," kata Imam.

Menurut Imam, kenaikan anggaran tersebut untuk membiayai penggantian dan perawatan pesawat milik TNI AU. Termasuk untuk membayar gaji personel sebesar Rp 1,7 triliun, dan pembelian sparepart pesawat Rp 550 miliar.

TNI AU juga berencana menambah 4 atau 5 pesawat pesawat angkut jenis Hercules tahun 2010 nanti. "Di Indonesia kan sering terjadi bencana alam, kita tidak mau malu dengan pihak asing yang datang membantu dan pesawat kita kurang," pungkas Imam.

Dalam kunjungannya itu, KSAU juga memeriksa kekuatan pertahanan udara dan pangkalan operasi utama di Tarakan, Makassar. Termasuk pula memeriksa kekuatan pasukan TNI AU.

Sumber : DETIK.COM

Alutsista Bakal Dapat Kucuran Kredit Bank BUMN

JAKARTA - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempersiapkan sinergi perbankan plat merah dalam upaya membantu revitalisasi industri alat utama sistem senjata (alutsista). Sinergi ini akan diarahkan ke dalam bentuk sindikasi pembiayaan atau penyaluran kredit.

Menurut Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, rencana pembiayaan revitalisasi industri alutsista tersebut tidak cukup hanya didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi harus ada pinjaman dari pihak ketiga.

"Selain dana dari APBN juga refinancing ya. Ini bagusnya ada sindikasi antar bank BUMN untuk mem-back up industri strategis, khususnya alutsista," katanya di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (15/12).

Ia mengatakan, tiga perusahaan plat merah yang bakal direvitalisasi terkait dengan alutsista antara lain PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT Pindad. Pemerintah akan fokus tiga hal dalam revitalisasi tersebut, antara lain on quality, on budget, dan on time.

"Jadi kualitas harus bagus, pembiayaan tepat dan pengiriman barang tepat waktu," tambahnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menghitung total biaya yang akan dikeluarkan untuk meremajakan industri strategis tersebut bersama Departemen Pertahanan. Dalam APBN 2010, anggaran alutsista sebesar Rp 10,2 triliun, merupakan bagian dari anggaran belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp 83,243 triliun.

Sementara itu, mengenai jaminan pemerintah dalam pembiayaan alutsista oleh industri yang bersangkutan, menurut Mustafa hal itu sudah disampaikan dan disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Menteri Keuangan saya lihat sudah tidak ada masalah lagi akan hal itu, tinggal administrasinya saja," ungkapnya.

Sumber : DETIKFINANCE.COM

Super Tucano Bakal di Tempatkan di Tarakan, Kalimantan Timur

TARAKAN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Imam Sufaat bersama rombongan, Selasa (15/12) melakukan kunjungan ke Markas Komando Operasi II, Pangkalan TNI AU Tarakan. Danlanud Tarakan, Letkol Penerbang Erwan Andrian mengungkapkan, kunjungan KSAU ini berkaitan dengan rencana TNI AU untuk menempatkan pesawat Super Tucano di Tarakan. Pesawat ini nanti akan melakukan patroli di daerah perbatasan.

"Penempatan pesawat Super Tucano ini, sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Apalagi ini sesuai dengan amanat presiden agar di daerah perbatasan diperhatikan. Dengan keberadaan pesawat ini diharapkan keamanan di daerah perbatasan dapat terjaga dari gangguan negara lain," katanya.

Selain penempatan pesawat Super Tucano, kata Erwan, akan ditempatkan pula sejumlah personel TNI AU. Rencananya ada 300 personel TNI AU yang akan ditempatkan di Markas Komando Operasi di Tarakan. "Yah pastinya jumlah personel akan ditambah, dengan keberadaan pesawat Super Tucano ini," ujarnya.

Menurut Erwan, saat ini personel TNI AU di Tarakan, baru 33 orang. Pasalnya hingga saat ini pembangunan perumahan untuk anggota TNI AU belum selesai. "Pembangunan rumah ini masih minim, dan belum selesai, sehingga masih menunggu sampai 2010 mendatang," ungkapnya.

Sekedar informasi, Pesawat Tucano merupakan pesawat latih berkemampuan COIN (Counter Insurgency) atau pesawat serang antigerilya buatan Embraer Defense System, Brasilia. Pesawat Super Tucano merupakan pengembangan dari EMB-312 Tucano.

Super Tucano memiliki 2 senapan mesin yang berada di sayap kiri dan kanan, 5 buah stasiun pengait dengan komposisi masing-masing 2 buah di sayap kiri dan kanan dan 1 buah di badan pesawat dengan beban total 1550 kg. Semua stasiun pengait bisa dipasang bom sejenis MK-81 dan MK-82, peluncur roket jamak, dan bom berpemandu Laser.

Sumber : TRIBUNKALTIM

KRI Nanggala-402 Mulai Menjalani Perbaikan di Korea Selatan

SURABAYA - Kapal selam dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) TNI AL pekan lalu diboyong ke Korea Selatan untuk diperbaiki.

Kepala Dinas Penerangan Koarmatim Letkol Laut (Kh) Toni Saiful di Surabaya, Selasa (14/12) mengatakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Nanggala-402 itu diangkut ke Korea Selatan dengan menggunakan kapal Combi Dock III dan mulai menjalani perbaikan.

"Kapal itu berangkat ke Korea Selatan pekan lalu untuk perbaikan lengkap (overhaul), dan Minggu ini mulai menjalani perbaikan" katanya. Menurut dia, KRI Nanggala-402 bakal menjalani perbaikan besar hingga 18 bulan kedepan.

Sistem penggerak kapal menggunakan motor listrik Siemens jenis "low-speed" yang disalurkan langsung melalui sebuah "shaft" ke baling-baling kapal.

Total daya yang dikirim adalah 5.000 shp (shaft horse power), tenaga motor listrik dihasilkan oleh baterai-baterai besar yang beratnya sekitar 25 persen dari berat kapal.

Tenaga baterai diisi oleh generator yang dijalankan empat unit mesin diesel MTU jenis "supercharged".

KRI Nanggala-402 memiliki 14 torpedo buatan AEG dan sebuah periskop buatan Zeiss disamping "snorkel" buatan Maschinenbau Gabler.

KRI Nanggala memiliki berat selam 1,395 ton dengan dimensi 59,5 m x 6,3 m x 5,5 m, berpenggerak mesin diesel elektrik yang sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 21,5 knot dan diawaki 34 pelaut.

Kapal ini merupakan kapal selam tipe 209/1300 yang banyak digunakan Angkatan Laut di dunia. Sebelumnya, Koarmatim juga telah mengirimkan kapal sejenis, KRI Cakra-401 ke Korea Selatan untuk diperbaiki. Perangkat teknologinya yang sebelumnya buatan 1970-an kini telah diganti dengan perangkatan teknologi buatan 1990-an.

KRI Nanggala buatan Howaldtswerke (HDW), Kiel, Jerman Barat tahun 1981. Kapal pernah terlibat dalam latihan gabungan TNI AL - US Navy (CARAT-8/02) pada 27 Mei - 3 Juni 2002.

Selain itu kapal selam tersebut juga pernah terlibat dalam Latihan Operasi Laut Gabungan (Latopslagab) XV/04 di Samudera Hindia, tanggal 8 April hingga 2 Mei 2004. KRI Nanggala juga berhasil menenggelamkan eks-KRI Rakata, sebuah kapal tunda samudra buatan 1942 dengan torpedo SUT.

Sumber : ANTARA

Tuesday, December 15, 2009

Perjalanan KRI Cakra-401 & Nanggala-402 (II)

Cakra dan Nanggala

Kapal selam pertama (KRI Cakra) dibangun HDW pada 25 November 1977 dan bergabung dalam jajaran Kapal Republik Indonesia (KRI) pada 19 Maret 1981, dan KRI Nenggala dibangun pada 14 Maret 1978 kemudian bergabung pada 6 Juli 1981.

KRI Cakra-401 merupakan kapal selam kedua yang menyandang nama Cakra di jajaran kapal TNI AL. Kapal pertama dengan nama yang sama (Tjakra/ ejaan lama) adalah salah satu dari 12 kapal selam buatan Uni Sovyet (Kelas Whiskey).

Cakra dan Nenggala masuk dalam jajaran Satuan Kapal Selam Armada RI kawasan Timur (Satselarmatim), resmi beroperasi pada tahun 1981. Khusus untuk penamaan KRI di kapal selam, TNI AL mengambil nama dari senjata-senjata pamungkas tokoh-tokoh satria pewayangan. Cakra, diambil dari nama senjata sakti Kresna, sedangkan Nenggala diambil dari nama senjata milik Baladewa.

Rangkaian operasi dan patroli laut di perairan Indonesia menjadi menu utama kapal selam ini setiap tahun. Karena hanya memiliki dua kapal, Satselarmatim harus membagi rotasi dua unsurnya ini secara maksimal. Tentu saja jam berlayar keduanya amat tinggi dibandingkan dengan unsur-unsur kombatan lainnya.

Jam berlayar yang sedemikian tinggi membuat KRI Cakra dan Nenggala harus seringkali mengalami perbaikan, baik yang sifatnya perawatan rutin maupun perawatan besar. Pada tahun 1993 KRI Cakra pernah melakukan perbaikan besar di PT PAL untuk mengembalikan performa mesin, pergantian baterai dan meng-update sistem sensornya. Begitu pula dengan KRI Nanggala yang menyusul masuk dok perbaikan PAL pada tahun 1997-1999. Perbaikan tersebut memakan waktu selama empat tahun.


KRI Cakra-401 di Dermaga Ujung, Armatim, Surabaya.

Satuan kapal selam Armada Timur ini lebih dikenal dengan sebutan satuan hiu kencana, dimana awak kapal dari satuan ini menyandang baret hitam berlambang Hiu kencana yang mempunyai motto “Tabah Sampai Akhir”.

Desain dan Teknologi Kelas 209

Saat pertama kali kapal selam kelas-209 diperkenalkan ke buyer (pembeli) di beberapa negara, terlebih dahulu sudah ada beberapa kapal sejenis diantaranya : kelas Daphne (Prancis), kelas Oberon (Inggris) dan kelas Foxtrot (Uni Sovyet). Dari semua, hanya kelas 209 yang konstruksinya menyediakan kemampuan yang setara namun harga yang ditawarkan relatif lebih murah.

Kelas 209 didesain oleh Ingenieur Kontor Lübeck (IKL) dengan basis rancangan kelas 206, tentunya ada peningkatan ukuran, berat dan peralatan pendukung lainnya. Dua tangki pemberat utama (main ballast) dirancang dan ditempatkan pada bagian depan dan belakang kapal, yang memberikan kemampuan menyelam lebih optimal.

Kapal ini didukung oleh empat diesel MTU dan empat generator AEG. Motor listrik AEG terpasang secara langsung ke lima atau tujuh bilah pemutar. Keberhasilan ekspor kapal selam ini tidak lepas dari tampilan teknologi yang lebih maju dari kapal selam diesel elektrik yang ada.



Konstruksi lambung kapal dirancang secara monohull, desain streamline dan material baja non magnetik. Rancangan seperti ini memungkinkan kapal bermanuver lebih lincah di dalam laut, serta kemampuan mereduksi pantulan sonar.

Desain 209 di daerah sub tropis seperti Yunani berbeda dengan kapal yang dioperasikan di perairan tropis, kapal selam di perairan tropis membutuhkan kabin pendingin udara untuk memberikan kenyamanan awak kapal. Selain itu tingginya kadar garam (salinitas) laut tropis juga memerlukan jenis sonar yang tidak sama dengan sensor bawah air di kawasan sub tropis.

Demikian halnya dengan KRI Cakra dan Nanggala, kapasitas batere kapal juga ditingkatkan di kedua fungsi pemakaian (high and low power usage), peningkatan ini menghasilkan kecepatan dan kedalaman menyelam maksimal serta menambah ketahanan lambung kapal yang mengaplikasi baja elastis berlapis dan media penyerap gelombang akustik. ©alutsista

Bersambung...

TNI AD Bentuk Tiga Brigif Baru

JAKARTA - TNI Angkatan Darat membentuk tiga brigade infanteri (Brigif) di dua komando daerah militer (Kodam) masing-masing di Kodam IX/Udayana dan Kodam VI/Tanjungpura serta di Divisi 1 Kostrad.

Tiga brigade infanteri itu diresmikan pada HUT ke-64 TNI Angkatan Darat oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal George Toisutta di Jakarta, Selasa (15/12).

Ketiga brigade infanteri baru itu masing-masing Brigade Infanteri 21 Komodo Kodam IX/Udayana, Brigade Infanteri 22 Ota Manasa Divisi I/Kostrad dan Brigade Infanteri 24 Bulungan Cakti Kodam VI/Tanjungpura. KSAD mengatakan pembentukan tiga brigade infanteri itu bertujuan memperkokoh upaya TNI khususnya TNI Angkatan Darat untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara.

"Saya juga berharap pembangunan tiga brigade infanteri itu dapat menjadi kebanggaan bagi rakyat di sekitarnya terhadap TNI, hingga memperkokoh kemanunggalan TNI-rakyat," ujarnya.

Pembentukan tiga brigade infanteri itu, lanjut Kasad, juga dapat menjadi sarana untuk menjamin keamanan rakyat tidak saja di daerah bersangkutan tetapi seluruh rakyat Indonesia. Khusus tentang kemanunggalan TNI dan rakyat, Kasad mengingatkan untuk terus ditingkatkan, karena kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan garansi terjaminnya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Selain meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat, TNI Angkatan Darat harus mempermahir diri hingga menjadi tentara yang makin profesional dalam mengemban tugas pokoknya," ujarnya seraya menekankan, prajurit TNI Angkatan Darat harus tetap mempertahankan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara yang profesional.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Uang Muka CN-235-220 MPA Diharapkan Cair Dalam Tiga Bulan

CN-235-220 MPA

BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia (DI) berharap uang muka pengadaan tiga pesawat CN-235-220 MPA cair tiga bulan mendatang. Nilai total kontrak pesawat terbang pesanan Departemen Pertahanan (Dephan) itu sebesar 80 juta dollar AS.

Direktur Utama PT DI, Budi Santoso di Bandung, Senin (14/12), mengatakan, uang muka yang diharapkan sebesar 15-20% dari nilai kontrak yang ditandanganinya pekan lalu bersama Direktur Jenderal Sarana Pertahanan (Ranahan) Dephan, Marsekal Madya Eris Herryanto.

Uang muka diperlukan karena PT DI juga harus memesan komponen-komponen pesawat yang membutuhkan dana. Sementara, bagian pesawat seperti radar atau mesin harus dibuat dulu. Pembuatan mesin misalnya, membutuhkan waktu sekitar 18 bulan.

"Mudah-mudahan penyerahan perdana pesawat CN-235-220 MPA dapat kami penuhi dalam waktu 24 bulan sejak kontrak ditandatangani," kata Budi.

Dana pembuatan pesawat terbang itu berasal dari kredit ekspor. Pemerintah meminjam dana dari bank luar negeri untuk disalurkan kepada PT DI.

Sumber : KOMPAS.COM

Dephan: Tingkatkan Kualitas Produk Alutsista Dalam Negeri

JAKARTA - Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan RI, Eris Harryanto mengatakan untuk memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) bagi Dephan dan TNI sudah ada komitmen untuk menggunakan alutsista produk dalam negeri. Untuk itu, BUMN Industri Pertahanan dalam negeri diharapkan bisa memproduksi Alutsista yang dibutuhkan Dephan dan TNI.

"BUMN Industri Pertahanan juga diharapkan agar meningkatkan kualitas Alutsista yang diproduksi dari dalam negeri dan disesuaikan dengan spesifikasi alutsista yang dibutuhkan Dephan dan TNI," ungkap Eris Harryanto kepada Jurnal Nasional, Senin (14/12).

Eris Harryanto menjelaskan, untuk pengadaan alutsista kedepan juga telah disepakati skema pembiayaannya yaitu melalui APBN, pinjaman dalam negeri dan kredit ekspor.

Menanggapi banyaknya alutsista untuk latihan tempur yang sudah usang (kadaluwarsa), menurut Eris, identifikasi alutsista yang dianggap usang lebih detilnya ada pada masing-masing angkatan.

Sebelumnya, Panglima Divisi II Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Mayor Jenderal TNI Zahari Siregar mengemukakan bahwa alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat (AD) sudah usang.

"Banyak alutsista yang digunakan Kostrad dalam latihan tempur saat ini sudah usang, namun masih memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menyerang musuh," kata Mayjen TNI Zahari Siregar.

Sumber : JURNAS

Monday, December 14, 2009

PTDI Akan Menyelesaikan Pesanan 9 Heli Puma TNI AU

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menyerahkan satu unit helikopter Super Puma pesanan TNI Angkatan Udara pada awal 2010, kata pimpinan perusahaan dirgantara itu di Jakarta, Jumat (11/12).

"Memang mundur dari jadwal, namun kini satu unit sudah selesai dari tiga helikopter yang harus diselesaikan. Total pesanan ada 16 unit," kata Dirut PTDI Budi Santoso.

Tersendatnya penyelesaian helikopter Super Puma yang sudah lama terkatung-katung itu karena adanya selisih kurs pada tahun pengadaan 1998 dan 2006 serta adanya kebijakan konversi pengadaan alutsista dari kredit ekspor (KE) kepada rupiah murni (RPM).

Ia mengemukakan, satu unit helikopter Super Puma yang sudah selesai pengerjaannya dan telah menjalani beberapa kali uji terbang, hasilnya memuaskan. "Jadi, tinggal diserah terimakan saja kepada pemerintah dan penggunanya TNI Angkatan Udara," ujar Budi.

TNI AU dan PTDI pada 1998 menandatangani Kesepakatan pembelian 16 unit Helikopter Super Pumma I NAS 332 beserta suku cadangnya. Dari jumlah itu tujuh unit telah selesai dan diserah terimakan.

Sedangkan dari sembilan unit yang tersisa, tiga unit masuk tahap penyelesaian dan sisanya akan dimodifikasi menjadi Super Puma II atau AS-532 "Cougar", yang merupakan kerja sama antara PTDI dan Eurocopter Perancis.

Modifikasi itu, lanjut dia, karena perkembangan teknologi yang makin canggih untuk heli Super Puma. "Ini pengadaannya sudah terlalu lama, sedangkan teknologinya terus berkembang, maka kami putuskan untuk melanjutkan pengadaan Super Puma TNI AU dengan jenis yang lebih baru, dari Super Puma I menjadi Super Puma II," kata Budi.

PT DI berkerjasama dengan Eurocopter membuat komponen Helikopter Super Puma II (Cougar) seri terbaru untuk menguasai pasar helikopter khusus Angkatan Udara di kawasan Asia.

Sumber : ANTARA

MoU Pertahanan Bisa Dijadikan Jaminan Pinjaman

JAKARTA - Nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Pertahanan, Menneg BUMN, Panglima TNI, dan Kapolri tentang komitmen penggunaan alutsista produk dalam negeri bisa dijadikan jaminan oleh BUMN Industri Pertahanan.

Itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat berkunjung ke PT Pindad, Bandung, Sabtu (12/12). "Ini bisa dipakai ke bank atau lembaga pinjaman untuk mendapatkan modal kerja. Yang teken dua menteri, Menhan dan Menneg BUMN. Dokumen ini bisa dipakai untuk melihat kebutuhan angkatan dan kebutuhan uang ke depan seberapa besar," kata Menhan.

Menhan menegaskan bahwa kebutuhan lima tahun yang dituangkan dalam lampiran nota kesepahaman dapat menjadi peluang bisnis karena itu merefleksikan proyek tahun jamak. Pernyataan ini ditegaskan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Madya Eris Herryanto. Ia menyatakan keberadaan MoU untuk menegaskan kebutuhan TNI hingga lima tahun ke depan. Nota ini juga untuk menghindarkan ketidakpastian pembelian atas produk alutsista dalam negeri.

"Mou ini adalah keyakinan terhadap kebutuhan lima tahun mendatang. Sudah bisa dipakai untuk dasar investasi. Sebetulnya ini untuk efisiensi dalam berinvestasi sehingga sudah ada kepastian dalam memproduksi," kata Eris.

Ia menambahkan bahwa nota ini bisa dipakai untuk berbagai pinjaman, termasuk pinjaman dalam negeri. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya menunggu realisasi janji dari Menteri Keuangan yang mengatakan akan membuat petunjuk teknis atas PP 54/2008 tentang pinjaman dalam negeri.

"Pinjaman dari nota itu menunggu juknis PP 54/2008 itu tentang keuangannya, bukan produksinya. Kalau bicara keuangan dalam negeri, kami menunggu PP 54/2008 yang sudah dijanjikan oleh menkeu," tandasnya.

Aturan Khusus Pengadaan Alutsista

Usulan pemerintah untuk menyusun aturan khusus atas Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa terhadap pengadaan alutsista bukanlah hal baru. Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan usulan tersebut sudah diupayakan sejak tiga tahun lalu.

"Tiga tahun lalu pernah diupayakan penunjukan langsung alutsista BUMNIS tetapi terkendala peraturan dan undang-undang perbankan," kata Juwono kepada Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (12/12).

Menhan Purnomo Yusgiantoro sebelumnya menyatakan pemerintah akan mendorong adanya aturan khusus (lex specialis) atas pengadaan alutsista. Selain untuk mempercepat pengadaan, ia juga menyatakan bahwa pasar alutsista sempit dan bisa mendorong roda industri pertahanan yang mandeg beberapa tahun belakang. Ini, kata dia, merupakan komitmen pemerintah untuk merevitalisasi industri pertahanan.

"Pasarnya cukup sempit dan alutsista yang kita kembangkan adalah untuk pertahanan negara. Maka itu, dengan kekhususan yang dimiliki TNI, kami mengajukan permohonan kepada pemerintah. Kami juga pemerintah tapi menyangkut lex specialis Keppres ada Menkumham, Menkeu dan nanti segera diajukan," tukasnya.

Meneg BUMN Mustafa Abubakar juga menyatakan bahwa lex specialis merupakan kebutuhan BUMNIS. Selain itu, regulasi ini dapat mendukung momentum yang sudah tercipta.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Pemerintah Beli Senjata Dalam Negeri

PTDI tengah mengembangkan CN-235 berkemampuan ASW.

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Jumat (11/12), pemerintah berkomitmen berupaya memenuhi kebutuhan persenjataan, baik untuk Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara RI, dengan memesannya ke industri pertahanan dalam negeri.

Komitmen itu, menurut Purnomo, akan tetap dilakukan walau diakui pula pihak produsen dalam negeri tersebut memiliki banyak kekurangan dan mengalami banyak kendala, seperti terkait masalah harga, kualitas dan spesifikasi teknis produk, serta soal pelayanan purnajual.

Hal itu disampaikan Purnomo seusai memimpin penandatanganan kesepakatan bersama Program Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri sekaligus pemesanan tiga unit pesawat jenis CN235-220 konfigurasi Patroli Maritim (MPA) buatan PT Dirgantara Indonesia untuk TNI Angkatan Laut.

Hadir Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksdya Agus Suhartono, Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara, dan sejumlah direksi BUMN Industri Strategis (BUMNIS).

”Kita sadar betul terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki BUMNIS. Namun begitu, kami tetap berkomitmen (memesan) karena dari sanalah kemudian diharapkan kegiatan ekonomi bergerak, yang juga akan memberi nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo.

Purnomo juga memaparkan model pembiayaan, yang diyakini dapat mendukung program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri tadi. Purnomo juga merekomendasikan bentuk pengadaan persenjataan melalui penunjukan langsung.

Terkait tiga unit pesawat CN235-220 MPA yang dipesan, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso menyebutkan, nilai kontrak pengadaan itu mencapai 80 juta dollar Amerika Serikat. Rencananya, penyerahan perdana pesawat sudah bisa dilakukan dalam 24 bulan pascapenandatanganan kontrak.

”Pesawat ini memiliki kemampuan menjalankan misi pengintaian, pengindraan, sekaligus penargetan. Pada masa mendatang kami akan mengembangkan teknologinya sehingga memiliki kemampuan antikapal selam. Idealnya TNI AL punya 16 unit,” ujar Budi.

Sumber : KOMPAS

Friday, December 11, 2009

Latihan Tumpas Teroris Taifib-1 Marinir

SURABAYA - Sejumlah anggota Unit Anti Teror Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, melakukan latihan penumpasan teroris di Tower Air Traffic Control (ATC) Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jumat (11/12). Latihan yang dilakukan kerjasama dengan PT Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Juanda tersebut, merupakan latihan pengamanan obyek vital (pam obvit) akses internasional. FOTO ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09

Tanda Tangan Kontrak Pemesanan CN-235MPA ke PTDI

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) memesan tiga pesawat intai maritim (Maritime Patrol Aircraft/MPA) CN-235 dari PT Dirgantara Indonesia (DI), untuk memperkuat jajarannya.

Pemesanan tiga pesawat intai maritim itu ditandai penandatanganan kontrak antara Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Dirjen Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto di Jakarta, Jumat (11/12).

Ia mengatakan, pesawat intai maritim CN-235-220 untuk TNI Angkatan Laut itu telah dipasangi sensor deteksi dan penginderaan sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi pengintaian dan penginderaan, dan targeting.

"Pesawat ini juga telah disiapkan dengan provisi untuk pengembangan ke depan sehingga punya kemampuan antikapal selam, tergantung dari peralatan yang dipesan sesuai kebutuhan operasional, dan spesifikasi teknik yang dipesan TNI AL," kata Budi.

Pemesanan tiga pesawat intai maritim itu senilai US$80 juta itu, merupakan bagian pertama dan enam pesawat yang direncanakan dan masuk dalam rencana strategis TNI AL 2010-2014 menggantikan pesawat Nomad.

"Idealnya, TNI Angkatan Laut memiliki 16 pesawat intai hingga 2014, tapi kita masih terbentur anggaran," katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, setelah penandatanganan kontrak maka pembuatan tiga pesawat intai maritim itu segera dilakukan hingga pada 2011 TNI AL sudah menerima tiga pesawat tersebut.

"Ya kita minta segera selesai, untuk memperkuat fungsi pengintaian dan penginderaan," ujarnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Ancaman Militer Mengecil di Masa Depan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memprediksi ancaman militer terhadap pertahanan negara bakal mengecil di masa depan. Namun ancaman nirmiliter akan mendominasi.

Hal itu disampaikannya dalam seminar Outlook Politik dan Ekonomi Indonesia 2010 di Jakarta, Kamis (10/12). "Ancaman militer ke depan ini akan kecil sekali. Kebanyakan dari non militer. Kita kan bisa rasakan sendiri dari ideologi, politik, budaya begitu mudahnya sekarang itu masuk semuanya," kata Menhan.

Meski demikian, Menhan menyatakan bahwa pengembangan postur pertahanan tetap dilakukan hingga memenuhi kebutuhan pertahanan minimum (minimum essential forces/MEF). Ia memperkirakan pembangunan MEF tersebut dapat dikejar dalam dua atau tiga rencana strategis (Renstra) atau sekitar lima belas tahun ke depan. Syaratnya adalah jika pertumbuhan ekonomi berjalan baik.

"Kalau kondisi perekonomiannya baik, kemudian anggaran meningkat, Insya Allah dalam dua tiga renstra, kita dapat membangun suatu kekuatan yang bisa kita pakai dalam suatu operasi militer untuk perang dan juga operasi militer selain perang," jelasnya.

"Ke depan kita tidak ingin membuat kekuatan yang besar yang mungkin memerlukan biaya yang cukup tinggi. Misalkan, prioritas penting sekarang ini adalah patroli maritim, ya yang kita bangun kapal-kapal patroli. Kebutuhan untuk itu sekitar 20-30 milliar rupiah. Tapi ingat, kapal patroli yang dibuat harus efektif untuk menangkal dan menjaga kedaulatan di perbatasan. Terutama untuk mencegah illegal fishing, illegal logging, dsb," terangnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

KRI Nanggala-402 Diangkut ke Korea Selatan

SURABAYA - Kapal selam milik TNI Angkatan KRI Nanggala-402 Rabu (9/12) diangkat dengan kapal Combi Dock III untuk melakukan perbaikan besar (overhaul) di Daewoo, Korea Selatan.

Thursday, December 10, 2009

Latihan Tempur Kostrad di Situbondo

SITUBONDO - Sebuah hellikopter jenis Bell milik Kostrad 509 menyuplai amunisi personil yang berperang melawan musuh di Pusat Latihan Tempur (Puslapur) Marinir Karangtekok, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (12/10). Sebanyak 1253 personil dari Batalyon Infanteri (Yonif) 509 Kostrad Jember, melakukan latihan rutin tempur serangan dalam operasi militer untuk perang. FOTO ANTARA/Seno S./ed/nz/09.

Penyematan Brevet Trimedia

JAKARTA - Sejumlah prajurit Korps Marinir dari unit Intai Amfibi (Taifib) melakukan pertempuran jarak dekat ketika memperlihatkan ketrampilan mereka pada penyematan brevet trimedia dan anti teror kepada KSAL Laksdya TNI Agus Suhartono di Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (10/12). Brevet pasukan khusus itu diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada KSAL yang turut peran dalam mengembangkan dan memajukan Korps Marinir TNI-AL. FOTO ANTARA/Saptono/Spt/09